Ketua Umum GMNI: Kami akan Terus Berdiri di Barisan Perjuangan Kaum Marhaen
Font Terkecil
Font Terbesar
BERITA SOLO | DENPASAR — Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) periode 2025–2028 resmi dikukuhkan dalam agenda nasional di Denpasar, Bali, pada Selasa (16/12/2025).
Pengukuhan ini menjadi momentum peneguhan kembali GMNI sebagai organisasi kader ideologis yang berdiri di garis Marhaenisme, setia pada Pancasila, UUD 1945, dan ajaran Bung Karno.
Prosesi pengukuhan berlangsung khidmat dan sarat makna ideologis. Para pimpinan pusat GMNI mengenakan jas merah, simbol keberpihakan pada kaum Marhaen, berdiri di hadapan kader dari seluruh Nusantara dalam semangat rekonsolidasi persatuan nasional dan kebangkitan kesadaran ideologis mahasiswa.
Ketua Umum DPP GMNI, Muhammad Risyad Fahlefi, menegaskan bahwa GMNI tidak dilahirkan sebagai organisasi netral dan steril dari ideologi, melainkan sebagai alat perjuangan rakyat untuk melawan ketidakadilan struktural.
"Bung Karno telah menegaskan, Marhaenisme adalah asas yang menghendaki susunan masyarakat dan susunan negara yang menyelamatkan kaum Marhaen. Maka tugas GMNI hari ini adalah memastikan negara tidak menyimpang dari amanat tersebut.
Risyad menegaskan bahwa Pasal 33 UUD 1945 merupakan kristalisasi dari Marhaenisme dalam konstitusi negara. Pasal tersebut, menurutnya, menjadi penanda bahwa pembangunan nasional harus diletakkan di bawah kedaulatan rakyat, bukan kekuasaan modal.
"Bung Karno mengingatkan kita, Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ini adalah perintah konstitusional, bukan slogan. Ketika ekonomi dikuasai segelintir elite dan sumber daya alam dijauhkan dari rakyat, maka negara sedang mengkhianati konstitusinya sendiri," tegasnya.
Lebih jauh, Risyad menyoroti bencana ekologis yang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk di Sumatera, sebagai konsekuensi dari model pembangunan yang menjauh dari prinsip Marhaenisme dan keadilan ekologis.
"Bung Karno pernah berkata, Kita tidak mewarisi bumi dari nenek moyang kita, tetapi meminjamnya dari anak cucu kita. Maka eksploitasi alam tanpa kendali adalah bentuk pengkhianatan terhadap masa depan bangsa," ujarnya.
Dalam konteks tersebut, GMNI menegaskan komitmennya untuk mendorong ekonomi kerakyatan dan ekonomi hijau sebagai perlawanan ideologis terhadap pembangunan yang berwatak eksploitatif dan neoliberal.
GMNI, kata Risyad, siap menjadi mitra strategis negara sekaligus kekuatan kritis rakyat.
"GMNI akan berdialog dengan negara, namun tidak akan kehilangan watak kritisnya. Sebab seperti kata Bung Karno, Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Di situlah tanggung jawab ideologis GMNI diuji," kata Risyad.
Pengukuhan ini secara resmi menetapkan Muhammad Risyad Fahlefi sebagai Ketua Umum dan Patra Dewa sebagai Sekretaris Jenderal DPP GMNI periode 2025–2028.
Kepengurusan ini membawa mandat sejarah untuk menjaga GMNI tetap menjadi organisasi kader ideologis, bukan sekadar organisasi administratif.
"GMNI akan terus berdiri di barisan perjuangan kaum Marhaen. Setia pada Pancasila, UUD 1945, dan Marhaenisme. Sebagaimana pesan Bung Karno: ‘Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah.’ GMNI tidak akan meninggalkan sejarah perjuangan rakyat Indonesia," tutup Risyad.(sa/by)
