Komunitas Islam Internasional Tolak Gagasan Board of Peace Ciptaan Donald Trump
Font Terkecil
Font Terbesar
BERITA SOLO | JAKARTA — Umat Islam di berbagai negara dan organisasi menyerukan penolakan terhadap Board of Peace (Dewan Perdamaian) yang digagas oleh Presiden AS Donald Trump, karena mereka menilai inisiatif itu tidak adil dan justru berpotensi merugikan rakyat Palestina.
Berikut ringkasan alasan penolakan tersebut:
1. Menilai Board of Peace bukan perdamaian yang adil
Banyak kritik dari kelompok dan tokoh umat Islam menyebut bahwa Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Trump mengaburkan realitas penjajahan Israel dan konflik Palestina–Israel.
Mereka menilai inisiatif ini lebih mirip “perdamaian semu” atau narasi yang membungkus penjajahan dengan istilah damai, tanpa menyelesaikan akar masalah yang sebenarnya: pendudukan Israel atas tanah Palestina.
2. Tidak melibatkan Palestina secara penuh
Salah satu kritik penting adalah bahwa Board of Peace tidak secara tegas melibatkan rakyat Palestina atau wakil mereka dalam merancang masa depan Gaza dan Palestina.
Mereka merasa forum itu berpotensi memutus suara Palestina dan memberi ruang lebih besar bagi kepentingan negara lain, termasuk Israel dan kekuatan besar lain, dalam menentukan nasib mereka.
3. Menuduh sebagai bentuk “neokolonialisme” atau intervensi kekuatan besar
Beberapa ulama dan tokoh umat Islam (termasuk dari Indonesia) bahkan menyebut Board of Peace sebagai bentuk neokolonialisme, artinya sebuah upaya baru negara besar mempengaruhi atau mengatur masyarakat lain di luar kerangka keadilan dan hak asasi, tetapi dengan label “perdamaian.”
Mereka juga menyoroti bahwa Israel yang selama puluhan tahun melakukan pendudukan justru ditempatkan sebagai anggota setara di forum tersebut.
4. Kritik lebih luas dari komunitas Islam internasional
Selain di Indonesia, penolakan ini juga muncul dari kelompok dan partai Islam di negara lain (misalnya di Pakistan) yang menolak keterlibatan pemerintah mereka dalam Board of Peace dan menyebutnya sebagai bentuk kolonialisme baru, serta tindakan yang tidak tertahankan karena mengikutsertakan pihak pendudukan atau aktor yang dianggap bertanggung jawab atas penderitaan Palestina.
Seruan dari sebagian umat Islam duania yang menolak Board of Peace biasanya berangkat dari beberapa kritik utama, seperti tidak menyelesaikan akar konflik Palestina–Israel (pendudukan, penindasan, hak asasi).
Tidak meminta pengakuan Palestina sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat sebagai prasyarat perdamaian.
Melibatkan pihak-pihak yang dianggap tidak netral, termasuk Israel, dalam struktur forum.
Dipandang sebagai bentuk baru campur tangan atau neokolonialisme yang justru memperlemah perjuangan Palestina. (Sri Lestari)
