Pasca AS Keluar dari WHO: Diplomasi Kesehatan, Gaza, dan Ujian Kedaulatan Indonesia

Keputusan Amerika Serikat menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menandai pergeseran besar dalam tata kelola global. Multilateralisme kesehatan yang selama ini menjadi penyangga negara-negara berkembang kini berada dalam ruang cair, belum mapan, penuh ketegangan, dan sarat kepentingan geopolitik. Dalam situasi seperti ini, kesehatan tak lagi netral; ia menjadi instrumen politik, keamanan, bahkan legitimasi global.

Di tengah perubahan tersebut, langkah Presiden terpilih Prabowo Subianto menghadiri pertemuan tahunan di Davos dan menandatangani Piagam Board of Peace (Dewan Perdamaian) Gaza yang digagas Presiden AS Donald Trump menjadi sinyal penting: Indonesia sedang memasuki fase diplomasi global yang lebih aktif, lebih terbuka, sekaligus lebih berisiko.

Perkenalan Board of Peace Gaza dalam forum elite global, dipimpin langsung oleh Trump dan melibatkan sejumlah kepala negara, menunjukkan bagaimana isu perdamaian, kemanusiaan, dan kesehatan pascakonflik mulai ditarik keluar dari kerangka multilateral klasik menuju forum-forum baru yang lebih cair dan politis.

Dalam sambutannya, Trump menyatakan bahwa Dewan Perdamaian ini terbuka bekerja sama dengan berbagai negara dan organisasi internasional, termasuk PBB. Pernyataan tersebut penting, namun juga menyimpan pesan: arsitektur perdamaian dan kemanusiaan global tak lagi sepenuhnya bertumpu pada institusi lama, melainkan pada koalisi kepentingan baru yang dipimpin kekuatan besar.

Bagi Indonesia, kehadiran Prabowo dan penandatanganan piagam tersebut tidak bisa dibaca sekadar sebagai gestur simbolik. Ia adalah titik masuk Indonesia ke arena baru diplomasi global, di mana isu kesehatan, kemanusiaan, dan keamanan semakin menyatu dengan geopolitik kekuasaan.

Hengkangnya AS dari WHO memperlemah mekanisme global penanganan krisis kesehatan, terutama bagi negara berkembang. Namun pada saat yang sama, AS justru aktif membentuk forum alternatif di luar WHO, baik dalam isu perdamaian Gaza maupun kerja sama internasional lainnya.

Ini menunjukkan paradoks geopolitik kontemporer: negara besar menarik diri dari lembaga multilateral, tetapi tetap ingin memimpin agenda global melalui mekanisme baru yang lebih fleksibel dan lebih mudah dikendalikan.

Namun diplomasi global Indonesia tidak hanya diuji di Timur Tengah. Di kawasan Indo-Pasifik, Papua tetap menjadi variabel strategis yang tak terpisahkan dari kepentingan global, baik karena letaknya yang menghadap Pasifik, maupun kekayaan sumber daya alamnya.

Dalam skenario konflik besar di Pasifik, wilayah seperti Papua akan masuk dalam kalkulasi kekuatan besar. Karena itu, setiap langkah Indonesia mendekat ke pusat kekuatan global harus dibarengi kewaspadaan strategis agar kepentingan nasional, terutama kedaulatan wilayah, tidak tereduksi oleh kompromi geopolitik jangka pendek.

Di titik inilah Marhaenisme Soekarno kembali relevan. Marhaenisme mengajarkan bahwa negara harus berdiri di atas kaki sendiri, berpihak pada rakyat, dan menolak dominasi kekuatan besar atas nasib bangsa. Diplomasi, dalam kerangka ini, bukan sekadar soal posisi duduk di forum elite, tetapi soal keberanian menjaga kepentingan rakyat dari dampak pertarungan global.

Jika kesehatan dan perdamaian dunia kini menjadi arena politik kekuatan besar, maka tugas negara Marhaenis adalah memastikan rakyat tidak menjadi korban dari permainan tersebut, baik rakyat Palestina, rakyat Papua, maupun rakyat Indonesia secara keseluruhan.

Langkah Prabowo yang kembali mengintensifkan komunikasi dengan Amerika Serikat dapat dipahami sebagai upaya membuka jalur strategis di tengah dunia yang terfragmentasi. Namun sejarah politik internasional mengingatkan: kedekatan tanpa garis batas yang jelas berpotensi berubah menjadi ketergantungan.

Indonesia tidak boleh terlambat membaca arah politik global. Diplomasi kesehatan, perdamaian, dan keamanan harus disinergikan dalam satu kerangka besar: menjaga kedaulatan, keadilan sosial, dan peran Indonesia sebagai penyeimbang, bukan satelit kekuatan mana pun.

Dalam kebudayaan Nusantara, kesehatan dan perdamaian selalu dipahami sebagai keseimbangan, antara manusia dan alam, antara kekuatan dan kebijaksanaan. Nilai inilah yang dapat menjadi kontribusi Indonesia di tengah krisis multilateralisme global.

Pasca AS keluar dari WHO dan munculnya forum-forum global baru, Indonesia dihadapkan pada pilihan historis: menjadi objek dari arsitektur dunia yang dibentuk orang lain, atau menjadi subjek yang menawarkan jalan tengah berakar pada Pancasila dan Marhaenisme.

Di dunia yang kian keras, kedaulatan hanya bisa dijaga oleh negara yang waspada, berani, dan berpihak. Momen ini bukan sekadar ujian diplomasi Indonesia, melainkan ujian arah peradaban yang ingin kita pilih.(*)