Rupiah Tertekan, Pemerintah Didesak Lakukan Koreksi Kebijakan Lintas Sektor

BERITA SOLO | JAKARTA — Tekanan terhadap nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan serius pada awal 2026. Hingga akhir April, rupiah berada di kisaran Rp17.200–Rp17.300 per dolar AS, melampaui asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan sebesar Rp16.500.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran, tidak hanya karena pelemahan secara nominal, tetapi juga sebagai sinyal yang dikirimkan pasar terhadap ketahanan ekonomi nasional.

Sejumlah analisis menunjukkan bahwa depresiasi rupiah tidak semata dipengaruhi faktor global, seperti penguatan dolar AS akibat kebijakan moneter Amerika Serikat, konflik geopolitik, dan ketidakpastian ekonomi dunia, melainkan juga dipengaruhi faktor domestik yang memperbesar tekanan.

Jika dibandingkan dengan negara berkembang lain seperti Turki, Brasil, dan Afrika Selatan, posisi Indonesia memang tidak paling ekstrem dalam satu dekade terakhir. Namun, persoalan menjadi lebih relevan ketika pembanding diarahkan ke kawasan Asia Tenggara.

Dalam periode Oktober 2024 hingga April 2026:

* Ringgit Malaysia cenderung menguat

* Baht Thailand relatif stabil

* Dolar Singapura tetap solid

* Rupiah justru mengalami pelemahan paling dalam

Perbedaan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai daya tahan ekonomi Indonesia dibandingkan negara-negara tetangga di kawasan.

Pengamat budaya geopolitik nusantara, pada Sabtu 25/04/2026, dari Political Economic and Literature Institute, Bayu Sasongko, menilai pelemahan rupiah tidak bisa dipahami semata sebagai fenomena siklus global.

“Jika hanya faktor global, negara-negara ASEAN seharusnya terdampak relatif serupa. Namun faktanya, Indonesia terlihat lebih tertekan. Ini mengindikasikan adanya persoalan struktural di dalam negeri,” ujarnya.

Menurut Bayu, pasar saat ini tidak hanya membaca indikator makroekonomi, tetapi juga arah dan konsistensi kebijakan.

“Investor melihat kesinambungan kebijakan. Ketika arah industrialisasi, energi, dan perdagangan tidak sinkron, maka risiko Indonesia dinilai lebih tinggi. Itu langsung tercermin pada nilai tukar,” jelasnya.

Dampak pelemahan rupiah tidak berhenti di pasar keuangan, tetapi langsung merembet ke fiskal negara.

Estimasi menunjukkan:

* Setiap pelemahan Rp1 meningkatkan beban APBN sekitar Rp290 miliar

* Pelemahan Rp1.000 berpotensi menambah tekanan hingga Rp290 triliun

Di sisi lain, pemerintah menghadapi kewajiban pembayaran utang sebesar Rp1.443 triliun pada 2026.

“Masalahnya bukan hanya kurs, tetapi efek berantai. Utang meningkat dalam denominasi rupiah, subsidi energi membengkak, dan ruang fiskal semakin sempit. Ini berpotensi menjadi tekanan berlapis,” kata Bayu.

Secara teoritis, pelemahan mata uang seharusnya mendorong ekspor. Namun, data terbaru menunjukkan surplus perdagangan Indonesia justru mulai menyusut.

Beberapa faktor penyebab antara lain:

* Pelemahan harga komoditas global

* Tingginya impor energi dan barang modal

* Belum optimalnya diversifikasi ekspor

“Kita tidak bisa terus bergantung pada komoditas. Ketika harga turun, sumber devisa ikut melemah dan rupiah tertekan,” ujarnya.

Selama ini, stabilitas rupiah banyak ditopang oleh intervensi Bank Indonesia melalui kebijakan moneter dan pasar valas. Namun langkah tersebut dinilai belum cukup.

“Bank Indonesia berperan menjaga stabilitas jangka pendek. Tetapi jika struktur ekonomi tidak diperbaiki, tekanan akan terus berulang setiap kali terjadi guncangan global,” tegas Bayu.

Jika tekanan terus berlanjut, sejumlah risiko mulai mengemuka:

* Rupiah berpotensi menyentuh Rp18.000 per dolar AS

* Beban APBN meningkat signifikan

* Cadangan devisa tergerus

* Risiko capital outflow meningkat

“Jika menembus Rp18.000, itu bukan sekadar angka, tetapi sinyal bahwa kepercayaan pasar mulai terganggu secara serius,” ujarnya.

Bayu menekankan bahwa respons kebijakan tidak cukup bersifat jangka pendek. Diperlukan langkah korektif yang lebih mendasar dan lintas sektor, antara lain:

* Menjaga konsistensi arah kebijakan ekonomi

* Memperkuat ekspor bernilai tambah

* Mengendalikan impor strategis

* Mempercepat pengembangan sektor pariwisata sebagai sumber devisa

* Mendorong reformasi tata kelola dan kepastian hukum

“Pasar membutuhkan keyakinan bahwa Indonesia memiliki arah yang jelas. Tanpa itu, rupiah akan terus berada dalam tekanan,” katanya.

Meski belum dapat dikategorikan sebagai krisis, tanda-tanda peringatan dini mulai terlihat. Dibandingkan negara-negara ASEAN, posisi rupiah menunjukkan kecenderungan tertinggal.

Sebagaimana ditegaskan Bayu Sasongko, “Ini adalah fase peringatan dini. Jika tidak direspons dengan kebijakan yang tepat, tekanan ini dapat berkembang menjadi krisis kepercayaan.”