Solusi Mutu Pendidikan, DPRD Karanganyar Dorong Pemkab Manfaatkan Aset Daerah untuk Sekolah Rakyat

BERITA SOLO | KARANGANYAR — DPRD Kabupaten Karanganyar mendesak Pemerintah Kabupaten Pemkab Karanganyar untuk segera merealisasikan pembangunan Sekolah Rakyat guna mendongkrak mutu pendidikan dan memfasilitasi anak-anak dari keluarga tidak mampu. 

Program ini diharapkan dapat menjadi solusi konkret atas berbagai ketimpangan pendidikan di daerah, mulai dari masalah keterbatasan kuota zonasi hingga tingginya biaya pendidikan di sekolah swasta.

Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo menyatakan bahwa gagasan Sekolah Rakyat ini sangat mendesak untuk menyongsong program strategis dari pemerintah pusat. Konsep Sekolah Rakyat ini nantinya dirancang dengan sistem asrama terpadu yang memfasilitasi penampungan dan pembiayaan anak didik secara penuh, mulai dari jenjang PAUD, SMP, hingga SMA.

Namun, Bagus Selo mengungkapkan kendala utama yang dihadapi saat ini adalah pemenuhan kebutuhan lahan. Untuk membangun kompleks Sekolah Rakyat yang ideal dan terintegrasi, diperlukan lahan minimal seluas lima hektar agar seluruh fasilitas pendidikan dan asrama dapat terpusat di satu kawasan.

"Kalau memang tanah di Kabupaten Karanganyar itu masih ada 5 hektar. Ya, harapan kami Karanganyar bisa menyongsong program pusat untuk di daerah, " ucap Bagus Selo saat diwawancarai awak media, Senin (18/5). 

Terkait ketersediaan lahan tersebut, Bagus Selo mendorong Pemkab Karanganyar untuk segera melakukan pelacakan dan pemanfaatan aset daerah yang memenuhi syarat. Politisi PDIP ini mencontohkan jika sebelumnya Pemkab Karanganyar mampu menyediakan lahan hingga delapan hektar untuk pembangunan kampus UIN, maka peluang untuk mengalokasikan lahan seluas lima hektar demi Sekolah Rakyat seharusnya sangat terbuka lebar.

Desakan ini juga didasari oleh keprihatinan DPRD Karanganyar terhadap nasib para siswa di beberapa wilayah pinggiran, seperti Kecamatan Gondangrejo dan Mojogedang. Akibat keterbatasan daya tampung dan kendala geografis, banyak anak-anak di wilayah tersebut terpaksa bersekolah di luar daerah, seperti ke Kabupaten Sragen. 

"Harapannya memang Program Pemerintah Pusat itu bisa ada di Karanganyar. Kita dorong agar Sekolah Rakyat ada di Karanganyar, " tekannya. 

Melalui kehadiran Sekolah Rakyat, pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan hak pendidikan yang inklusif sekaligus memutus rantai kemiskinan melalui jalur edukasi. (hrs)