BERITA SOLO ■ Usai Musyawarah Nasional (Munas) ke-10, pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) diisi dengan nama baru. Salah satu pengurus lama yang tidak bergabung adalah Din Syamsuddin.
Ada beberapa alasan mengapa nama sejumlah tokoh penting tidak dimasukkan. Salah satunya diduga mendukung aksi 212. Terkait hal itu, Din Syamsuddin angkat bicara.
Menurut Din, anggapan dirinya tidak masuk manajemen MUI karena mengkritik atau mendukung aksi 212 adalah penilaian yang keliru.
“Kabar semacam itu bohong, mengandung sindiran dan persepsi negatif. Tidak masuknya sejumlah tokoh ke pengurus MUI belum tentu karena mereka kritis dan pendukung Gerakan 212. Kalau begitu, bisa disangka mereka yang masuk ke MUI. kepengurusan cendekiawan yang tidak kritis atau pro pemerintah, "kata Din, kepada wartawan, Jumat 27 November 2020.
Din menegaskan, namanya tidak dimasukkan dalam pengurus MUI karena tidak menginginkannya. Pasalnya Din merasa sudah terlalu lama berkecimpung di MUI, selama 25 tahun yakni sejak 1995. Sebagai sekretaris kepengurusan 2015-2020 sebagai ketua Dewan Pertimbangan.
“Saya pribadi tidak terlibat dalam gerakan 212. Dan saya tidak masuk kepengurusan baru karena saya tidak mau. Sebelum MUI, saya sampaikan pada rapat paripurna terakhir Majelis Pertimbangan MUI pada 18 November 2020 itu Saya ingin berhenti aktif di MUI, ”kata Din.
Terkait hal ini, Din pun meminta maaf kepada seluruh anggota Dewan Pertimbangan MUI yang mendukungnya untuk terus memimpin Majelis Pertimbangan MUI.
Din juga menjelaskan alasannya tidak hadir dalam Musyawarah Nasional MUI dan mewakili Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Didin Hafiduddin untuk memberikan sambutan dan menjadi formatur.
“Sebenarnya ada alasannya yaitu saya mendengar dan mengetahui ada pihak yang ingin menjadi ketua Majelis Pertimbangan MUI, dan pengurus MUI. Saya yakin mereka mau mengabdi di MUI, jadi harus diberi kesempatan. Biarlah. Rakyat menilai dan Allah SWT pahala, "kata Din. .
Bagi seorang pejuang, lanjut Din, khususnya pejuang Islam, perjuangan dan pengabdian kepada umat dan bangsa tidak sebatas dilakukan hanya di lingkungan organisasi seperti MUI. Namun bisa dilakukan di berbagai kalangan aktivitas.
“Jadi tidak diikutsertakan dalam kepengurusan suatu organisasi jangan dianggap sebagai masalah besar, begitu juga dimasukkan dalam pengurus itu tidak ada yang istimewa,” ujarnya.
